Oleh: pak mayar | Juni 4, 2009

Kasus Prita Mulyasari: Antara Perlindungan Hak Konsumen dan Pencemaran Nama Baik

Suatu saat anda dirawat di suatu rumah sakit dan tidak kunjung sembuh. Anda kemudian memutuskan pindah rumah sakit. Dan ternyata diagnosis rumah sakit yang pertama berbeda dengan rumah sakit yang kedua. Tentu saja tindakan medis beserta obat-obatan yang diberikan pun juga berbeda. Tak berapa lama kemudian anda pun sembuh.

Tidak dapat disangkal tentu anda akan sangat kecewa dengan rumah sakit yang pertama. Anda sudah sakit, diagnosisnya salah, sehingga tubuh anda yang sedang tidak sehat harus menelan obat-obatan yang tidak anda perlukan. Akibatnya sakit anda tambah parah. Dan ketika anda memutuskan pindah ke rumah sakit lain anda tetap harus membayar, kadang dalam jumlah yang mahal meski tanpa memperoleh kesembuhan.

Kita sering mendengar kisah-kisah diatas. Biasanya dari orang terdekat kita atau lingkungan terdekat kita. Sebagian besar kisah tersebut hadir dalam perbincangan sehari-hari yang bersifat informal. Ia menjadi topik dalam obrolan-obrolan kita dengan kawan-kawan terdekat kita. Normal saja, karena seseorang yang menyimpan kekecewaan yang demikian besar butuh cara untuk menumpahkan kekecewaannya tersebut. Dengan mengkisahkan apa yang dialaminya maka kondisi psikologisnya yang buruk akan dipulihkan kembali.

Kini jaman internet, bagaimana kalau kita menumpahkan kekecewaan di atas melalui internet ? Hati-hati ! Salah-salah anda akan dituntut oleh pihak rumah sakit. Dan anda diancam pidana dipenjara 6 tahun serta denda 1 milyar rupiah. Inilah yang dialami Ibu Prita yang kini kasusnya sedang jadi headline media massa kita. Ibu dua anak balita ini bahkan sudah ditahan hampir tiga minggu lamanya karena menyebarkan keluhannya melalui internet.

Tragis bukan. Inilah Indonesia sebuah negeri yang aneh dan mengecewakan. Seharusnya pihak rumah sakit meminta maaf kepada pasien atas sesuatu yang salah yang telah dilakukannya. Syukur-syukur ada kompensasi karena pasien bertambah menderita bahkan bisa terancam jiwanya.. Tetapi semuanya menjadi jungkir balik. Kini si pasienlah yang harus meminta maaf dan membayar kerugian pada pihak rumah sakit. Sulit membayangkan keadilan seperti apakah yang sedang dihadirkan dalam persidangan kasus ini.

Mari kita ikuti kasus ini dengan baik. Karena ada 4 persoalan besar yang sedang di pertaruhkan disini. Pertama, soal pelayanan kesehatan kita. Masih banyak dokter yang tidak terbiasa memberikan informasi yang jelas tentang penyakit yang kita derita. Apalagi menjelaskan tentang tindakan medis dan jenis-jenis obat yang ia resepkan dan apa tujuan masing-masing obat itu bagi proses penyembuhan kita. Syukur-syukur beserta efek sampingnya jika ada.

Kita sering diperlakukan sebagai orang bodoh. Dianggap tidak akan mengerti istilah-istilah kedokteran. Padahal penting sekali dokter dan pihak rumah sakit memberikan penjelasan yang sedetail mungkin sebelum pasien memberikan persetujuannya atas tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter dan rumah sakit.

Selama ini pasien dan keluarganya membubuhkan tanda tangan pada Surat Persetujuan Tindakan Medis lebih pada pertimbangan agar pasien segera ditolong dan mendapatkan kesembuhan. Tidak didasarkan pada pertimbangan rasional yang tentunya untuk itu pasien dan keluarganya harus punya cukup informasi atas penyakit yang dihadapi dan berbagai alternatif tindakan medis yang ada. Banyak terjadi isi surat itu tidak dibaca oleh pasien atau keluarganya. Pokoknya tanda tangan saja. Sreet. Nah giliran ada masalah, pihak pasien akan berada dalam posisi hukum yang lemah akibat adanya surat tersebut.

Kedua soal perlindungan hak-hak pasien/konsumen. Jika kita tidak sembuh di suatu rumah sakit dan baru sembuh di rumah sakit yang lain karena mendapat diagnosis dan tindakan medis yang berbeda dari rumah sakit pertama, lantas apa tanggung jawab pihak rumah sakit yang pertama kepada kita ?Masih bisakah rumah sakit yang pertama dibenarkan dengan alasan semua tindakannya sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Diagnosisnya salah tapi rumah sakit tidak dapat disalahkan karena prosedurnya sudah benar. Apakah seperti itu ? Apakah prosedur medis dan ketepatan tindakan medis adalah sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang boleh saling bertolak belakang.

Kita menyesalkan kasus ini adalah kasus pencemaran nama baik. Semoga ada pihak-pihak yang dapat membantu ibu Prita agar mengembalikan kasus ini kepada masalah utama yaitu masalah perlindungan hak-hak pasien/konsumen. YLKI dan LBH Kesehatan semoga segera turun tangan, karena ibu Prita seorang diri tidak akan sanggup melawan pihak managemen rumah sakit di depan hukum.

Ketiga tentang keberpihakan penegak hukum kita. Menahan seorang ibu dari dua anak balita untuk kasus yang bukan kriminal tentu bukan tindakan yang bijaksana. Rasa kemanusiaan dan keadilan kita semua terusik. Untuk apa penahanan selama itu sementara tersangka cukup kooperatif terhadap pemeriksaan/penyidikan olek pihak kejaksaan. Sangat keterlaluan.

Keempat tentang kebebasan berekspresi di dunia maya. Sejauh manakah masih bisa dibenarkan dan sejauh manakah telah melanggar hukum. Apakah benar dalam kasus ini jaksa menggunakan pasal-pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik kita yang baru? Kasus persidangan Ibu Prita akan menjawab semua itu. Mari kita ikuti dengan tekun. Mari kita dukung ibu Prita, karena ini adalah masalah kita semua.

(Ibu Prita kuatkan hatimu, akan ada saatnya David yang kecil itu mengalahkan Goliath si raksasa).

Powered by Zoundry Raven

Flickr : , , , , , ,
Zooomr : , , , , , ,
Del.icio.us : , , , , , ,
Technorati : , , , , , ,


Responses

  1. HASIL DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR DGN MANAGEMENT RS OMNI:
    1. KOMISI SEMBILAN TIDAK PUAS DENGAN JAWABAN DARI PIHAK RS OMNI
    2. MENGUSULKAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL RS OMNI
    3. MENCABUT TUNTUTAN RS OMNI KEPADA PRITA MULYASARI
    4. RS OMNI HARUS MINTA MAAF SECARA TERBUKA KEPADA PRITA MULYASARI

  2. BREAKING NEWS !!!

    KEJAGUNG MENILAI JAKSA YANG MEMERIKSA PRITA TIDAK PROFESIONAL, DAN MEMERINTAHKAN PEMERIKSAAN ATAS PARA JAKSA TERSEBUT

    TANGGAPAN KEJATI BANTEN ATAS PEMERIKSAAN JAKSA YANG MENUNTUT PRITRA:

    “Kita tidak berbicara siapa yang akan kemudian bertanggung jawab terhadap pembuatan …(BAP),yang penting, tapi siapa yang harus bertanggung jawab mereka yang melakukan tindakan pidana (PRITA). Saya berikan apresiasi kepada jaksa tersebut!!”

  3. Dukung kebebasan beropini…

    Persidangan Sudah mulai hari ini (4 juni 2009)

    BAGAIMANA KALAU OMNI MENANG? Simak ulasannya:

    http://ekojuli.wordpress.com/2009/06/04/kasus-prita-mulyasari-2-kalau-omni-menang-apa-yang-terjadi/


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: