Oleh: pak mayar | September 25, 2009

Anggota DPR Brengsek, Jangan Ada Lagi !!!

DPR periode 2004-2009 sebentar lagi berakhir. Apa saja prestasi mereka ? Banyak sekali. Sekedar mengingatkan Juli 2005 -setahun setelah mereka dilantik – semua fraksi di DPR mengusulkan agar tingkat kesejahteraan mereka dinaikkan. Anggota Dewan yang menerima gaji 28,37 juta perbulan meminta kenaikan hingga 51,87 juta. Gaji pimpinan diminta dinaikkan hingga menjadi 82,1 juta dari 40,1 juta perbulan.

Bulan Desember 2005 mereka mengajukan permintaan tunjangan operasional. Setiap anggota menerima 60 juta yang merupakan rapel tunjangan bulan Juli-Desember 2005. Bulan Maret 2006 pimpinan DPR mendapatkan kenaikan gaji 14 hingga 16 juta dan anggota mendapatkan kenaikan 15 juta perbulan. Ada lagi usulan pengadaan laptop dengan harga 24 juta per buah yang dihujani kecaman sehingga akhirnya dibatalkan.

Belum lagi soal korupsi. Kasusnya beragam : pengadaan alat pemadam kebakaran, pengalihan fungsi hutan lindung, alih fungsi hutan mangrove, pembelian kapal patrol, aliran dana BI, proyek pembangunan Bandar udara dan pembangunan pelabuhan laut Indonesia Timur. Ada lagi kasus pelecehan seksual dan skandal perbuatan asusila.

Di bidang legislasi mari kita lihat catatannya. Hingga akhir Maret 2009 mereka berhasil mengesahkan 176 undang-undang. Undang-undang usulan DPR 82 buah, usulan pemerintah 75 buah. Ruang lingkup undang-undang yang telah disyahkan adalah : Bidang Polkam,Hukum 106 UU, Pembentukan Daerah 60 UU dan Bidang Kesejahteraan Rakyat 10 UU.

Dengan prestasi di atas tidak heran masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja DPR. Survey litbang Kompas pada April 2009 menghasilkan angka hanya 26,6 % responden yang merasa puas dengan kinerja DPR, 67,3 % responden menjawab tidak puas dan sisanya 6,1 % menjawab tidak tahu. Jika Politikana mengadakan polling dengan tema yang sama mungkin yang menjawab tidak puas akan lebih banyak lagi. (Sumber : Wajah Timpang Wakil Rakyat. Kompas cetak 6 April 2009).

Bagaimana Ke depan ?

Tentu kita tidak ingin DPR periode 2009-2014 mengikuti jejak DPR sebelumnya. Tapi bagaimana itu dapat diwujudkan ? Mengharap bahwa mereka bisa memetik pelajaran moral dari para senior mereka tentu boleh-boleh saja. Tetapi jika tidak ada system baru yang lebih baik untuk mengawasi kinerja DPR kita, tentu tidak akan ada jaminan bahwa mereka tidak mengikuti keburukan pendahulu mereka.

Sekarang ini hanya ada dua cara untuk mengawasi kinerja DPR kita. Pertama dilakukan oleh Badan Kehormatan DPR yang seringkali lambat, tertutup dan tidak memuaskan -terang saja namanya saja badan untuk membela kehormatan DPR. Kedua dilakukan oleh media yang dalam kasus tertentu efektif untuk menggerakkan tekanan masyarakat pada DPR. Kemunculan KPK tentu memberi nuansa positif bagi pemberantasan kasus korupsi di DPR, meski sekarang ada kesan mulai muncul serangan balik dari Senayan.

Apa system yang ada sekarang sudah memadai, sudah pasti belum, buktinya kinerja DPR kita masih memprihatinkan seperti tergambar di awal tulisan ini. Perlu sebuah system baru yang mampu mengukur kinerja anggota DPR kita satu-persatu dalam suatu kurun waktu tertentu. Sebuah system yang mampu menghasilkan penilaian yang akurat tentang seberapa baiknya kinerja setiap anggota. Pada gilirannya anggota DPR yang memiliki nilai rendah harus diganti, entah dengan mekanisme recall atau pemilu sela.

Lantas bagaimana penilaian itu dilakukan ?

Sistem penilaian kinerja anggota DPR dilakukan dengan memberikan skoring pada berbagai komponen yang hendak kita nilai. Sebagai contoh model untuk kita diskusikan mungkin dapat kita tetapkan 4 komponen penilaian ; kompetensi, kualitas usulan, kualitas pengawasan dan kehadiran.

Berikut kita bahas satu persatu dengan contoh penskoringanya agar makin jelas bagi kita dalam mendiskusikannya.

1. Komponen Kompetensi. Anggota DPR yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang-bidang yang menjadi urusan suatu komisi di DPR diberi skor 5, sedang yang tidak memiliki kompetensi kita beri skor 0. Kompetensi ditentukan berdasarkan background akademik atau bidang pekerjaan yang digeluti 5 tahun terakhir.

2. Komponen Kualitas Usulan. Dalam satu tahun anggota DPR dihitung berapa kali memberikan usulan dalam sidang-sidang yang ia ikuti. Dari usulan yang diberikan kita beri penilaian atas kualitas usulannya berdasarkan 3 aspek. Aspek visioner jika usulannya memiliki visi yang jauh kedepan. Aspek kebangsaan jika usulannya ditujukan untuk kepentingan seluruh bangsa, bukan untuk partainya sendiri, kelompoknya sendiri, lebih-lebih untuk kepentingannya dirinya sendiri. Aspek Penerapan jika usulannya sungguh bisa diterapkan. Suatu usulan yang memenuhi syarat 3 aspek ini akan mendapat total skor 4 (jumlah skor 1 + skor aspek 3).

3. Komponen Kualitas Pengawasan. Dalam satu tahun anggota DPR dihitung berapa kali memberikan temuan hasil pengawasan pada departemen terkait yang menjadi tanggung jawab pengawasannya. Dari temuan pengawasan ini kita berikan penilaian atas kualitas temuannya berdasarkan 3 aspek. Aspek Faktual jika temuannya didasarkan pada fakta-fakta yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Aspek Cakupan jika penyimpangan yang ia temukan tidak hanya terjadi dalam satu sector tetapi terkait dengan banyak sector. Aspek Solusi jika temuannya juga mengandung usulan atau cara-cara untu memperbaiki system yang ada agar penyimpangan yang sama tidak terulang. Suatu temuan pengawasan yang memenuhi syarat 3 aspek ini akan mendapat total skor 4 (jumlah skor 1 + skor aspek 3).

4. Komponen Kehadiran. Dalam satu tahun anggota DPR dihitung berapa kali ia menghadiri sidang-sidang dan rapat-rapat yang menjadi tanggungjawabnya. Skor Komponen Kehadiran dihitung dengan cara jumlah kehadiran satu tahun dikurangi jumlah ketidakhadirannya. Cara ini dibuat untuk menekan jumlah ketidakhadiran anggota DPR. Sebab tidak ada yang dapat kita harapkan dari anggota DPR yang jumlah ketidakhadirannya justru lebih banyak dari jumlah kehadirannya di sidang-sidang DPR.

Dari 4 komponen tersebut kemudian dibuat rekap penilaian seluruh anggota DPR. Tentu saja bisa dibuat peringkat yang menunjukkan anggota DPR dengan penilaian kinerja yang paling tinggi hingga yang paling rendah.

Berikut ini adalah contoh model penilaian kinerja anggota DPR dalam bentuk tabel :

tabel 1

tabel 2

tabel 3

Penutup

Dengan system penilaian kinerja ini sungguh dapat diukur mana anggota DPR yang benar-benar bekerja dan mana yang tidak. Anggota DPR yang doyan tidur dan main facebook waktu sidang, apalagi yang sering mangkir dalam sidang-sidang/rapat-rapat DPR pasti mendapat skor rendah. Dari rekap penilaian kinerja anggota DPR tersebut bisa saja kita tetapkan bahwa 100 anggota peringkat bawah harus diganti. Tentu saja mekanisme penggantiannya harus juga kita tetapkan dengan banyak pertimbangan. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk membahas hal tersebut. Tetapi jika memang penggantian itu harus kita lakukan, melalui system penilaian ini kita sudah bisa mengetahui siapa-siapa yang harus diganti secara akurat, kredibel dan transparan.

Sistem penilaian ini tentu belum sempurna, mohon masukan semuanya.

Powered by Zoundry Raven

Technorati : , , , , ,
Del.icio.us : , , , , ,
Zooomr : , , , , ,
Flickr : , , , , ,


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: